PENGEMBANGAN WARALABA SEBAGAI POLA KEMITRAAN BERASASKAN EFISIENSI BERKEADILAN DAN SISTEM EKONOMI KERAKYATAN MENURUT PASAL 33 AYAT (4) UNDANG UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Abstract

Sistem ekonomi yang berlaku di Indonesia adalah sistem ekonomi kerakyatan berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai sumber hukum bagi penyelenggara negara (khususnya Pemerintah) untuk menerapkan Pasal 33 ayat (4) ini. Oleh karena itu, asas efisiensi berkeadilan merupakan asas hukum yang bertujuan untuk mewujudkan iklim usaha yang kondusif, adil dan berdaya saing yang menjadi dasar kebijakan ekonomi termasuk dasar kebijakan kemitraan antara UMK dengan waralaba. Permasalahannya adalah Bagaimanakah Model Ekonomi Kerakyatan Dalam Pengembangan Waralaba Sebagai Pola Kemitraan Berdasarkan Asas Efisiensi Berkeadilan.Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Kesimpulan adalah Untuk mencapai keadilan berinvestasi, keadilan berusaha dan keadilan bersaing sebagai tujuan dari penciptaan iklim usaha yang kondusif, adil dan berdaya saing, diperlukan keputusan politik Pemerintah khususnya melakukan perubahan-perubahan yang mendasar dalam merumuskan asas efisiensi berkeadilan yang sudah asas dalam hukum investasi dan hukum UMK. Tanpa adanya perubahan yang mendasar maka asas efisiensi berkeadilan dalam kemitraan UMK dengan waralaba tidak bisa menunjukkan jati diri sistem ekonomi kerakyatan yang dikalahkan dengan sistem waralaba. Dalam kondisi demikian, asas kedaulatan negara tidak berperan dan tidak menjadikan Pasal 33 ayat (4) sebagai landasan kebijakan ekonomi negara untuk mencapai keadilan sosial.