ANALISIS HUKUM PUTUSAN NOMOR 22/PID.SUS/2021/PN PLG  TENTANG TINDAK PIDANA PENYALAGUNAAN UANG PALSU  
DI KOTA PALEMBANG

EKO SETIAWAN 1 
Romli 2
Saipudin Zahri 2
Mahasiswa Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Palembang1
Dosen Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Palembang2
E_mail: setiawanmade29101991@gmail.com

Abstract: The crime of counterfeiting currency is regulated in article 244 and article 245 of the Criminal Code. The formulation of the problem in this research is 1) What is the legal analysis of the decision Number 22/Pid.Sus/2021/PN Plg regarding the crime of misusing counterfeit money in Palembang City? and 2) What is the basis for the judge's considerations in imposing a lighter sentence than the demands in the study of Decision Number 22/PID.SUS/2021/PN Plg concerning the crime of misusing counterfeit money in Palembang City. The research method used is normative juridical research. The data sources used in this study consist of secondary data. Based on the results of the research, it shows that 1) The legal analysis of the decision Number 22/Pid.Sus/2021/PN Plg regarding the crime of misusing counterfeit money in Palembang City based on the decision of the panel of judges in deciding this case was not quite right because it was lighter than the demands of the public prosecutor and not optimal because it does not have a deterrent effect on the perpetrators and also does not really apply the provisions of Article 245 of the Criminal Code and Article 36 of Law No. 7 of 2011 concerning Currency and has not shown a sense of justice for both the victims of counterfeit money crimes and the country's economy or State finances, where the penalty for each defendant should be imprisonment for 15 (fifteen) years; and 2) The basis for the judge's considerations in imposing a lighter sentence than the demands in the study of decision number 22/PID.SUS/2021/PN Plg Concerning the Crime of Misuse of Counterfeit Money in Palembang City is that it is more dominant in philosophical considerations, namely in terms of the defendant's motive for committing the crime the crime of misusing counterfeit money because of economic motives, namely to meet daily needs because the defendant experienced economic difficulties due to the defendant's lonely job without considering the impact of the act of misusing counterfeit money and sociological considerations in mitigating circumstances, namely the defendant confessed frankly to his deeds; and the Defendant has never been sentenced, so the basis for the judge's consideration is not appropriate because without taking into account the juridical considerations that have fulfilled the elements of a criminal act as referred to in Article 36 paragraph 2 of Law No. 7 of 2011 concerning Currency which is punishable by a maximum of 10 years in prison and a fine of 10 billion, and if referring to Article 26 paragraph (3) shall be subject to a maximum imprisonment of 15 (fifteen) years and a maximum fine of Rp. 50,000,000,000.00 (fifty billion rupiah), while the case only sentenced to imprisonment for 2 (two) years and 6 (six) months and a fine of Rp. 5,000,000.- (five million rupiah).

Keywords: legal analysis of decisions, the crime of misusing counterfeit money

Abstrak: Kejahatan pemalsuan mata uang diatur dalam pasal 244 dan pasal 245KUH Pidana. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimanakah analisis hukum putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Plg tentang tindak pidana penyalagunaan uang palsu  di Kota Palembang?   dan 2) Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman lebih ringan dari pada tuntutan pada studi Putusan Nomor 22/PID.SUS/2021/PN Plg tentang tindak pidana penyalagunaan uang palsu  di Kota Palembang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif   Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Analisis hukum putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Plg  tentang tindak pidana penyalagunaan uang palsu  di Kota Palembang berdasarkan putusan majelis hakim di dalam memutus perkara ini kurang tepat karena lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum dan kurang maksimal karena tidak memberikan efke jerah terhadap pelaku dan juga tidak benar-benar menerapkan ketentuan dari Pasal 245 KUHP dan pasal 36 Undang-undang No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan belum menunjukkan rasa keadilan baik para korban kejahatan uang palsu maupun terhadap perekonomian Negara atau keuangan Negara, dimana seharusnya hukuman terhadap masing-masing terdakwa yaitu pidana penjara 15 (lima belas) tahun; dan 2) Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman lebih ringan dari pada tuntutan pada studi putusan nomor 22/PID.SUS/2021/PN Plg Tentang Tindak Pidana Penyalagunaan Uang Palsu  di Kota Palembang yaitu lebih dominan ke pertimbangan filosofis yaitu dari segi motif terdakwa melakukan tindak pidana penyalagunaan uang palsu karena motif ekonomi yaitu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena terdakwa mengalami kesulitan ekonomi yang dikarenakan pekerjaan terdakwa yang sedang sepi tanpa mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan dari perbuatan penyalagunaan uang palsu tersebut dan pertimbangan sosiologi pada keadaan yang meringankan yaitu terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya; dan Terdakwa belum pernah dihukum, maka dasar pertimbangan hakim kurang tepat karena tanpa menimbang pertimbangan yuridis yang sudah memenuhi unsur-usur tindak pidana sebagaimana merujuk dengan pasal 36 ayat 2 Undang-undang No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang diancam pidana paling lama 10 tahun dan denda sebesar 10 milyar, dan jika merujuk Pasal 26 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), sedangkan kasus tersebut hanya diputus dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Kata Kunci:   analisis hukum putusan , Tindak pidana penyalagunaan uang palsu  

	   
I.	Pendahuluan
	Kehadiran hukum dalam masyarakat dapat dimaknai tidak hanya sebagai sarana mengatur kehidupan masyarakat, tetapi juga sebagai sarana yang dapat mengubah pola pikir dan pola perilaku masyarakat. Bertindak untuk melindungi kepentingan manusia, hukum mempunyai tujuan, hukum dimaksudkan untuk manusia, sehingga pelaksanaan dan penegakan hukum harus memberikan kemaslahatan atau kemaslahatan bagi masyarakat. 
	Dukungan hukum diperlukan untuk menyelesaikan kejahatan atau kegiatan ilegal. Kondisi dan kebutuhan hidup manusia sangat mendesak di era ini, ketika perekonomian terpuruk akibat krisis ekonomi yang melanda negara-negara di dunia. Kejahatan pemalsuan merajalela dewasa ini dan dampak utama dari kejahatan pemalsuan adalah ancaman terhadap kondisi moneter dan ekonomi nasional.
	Salah satu kejahatan yang banyak menyita perhatian dan perhatian masyarakat adalah pemalsuan, atau lebih dikenal dengan istilah pemalsuan. Tindak pidana pemalsuan adalah tindak pidana yang mengandung unsur kepalsuan atau pemalsuan, atau sesuatu (objek) yang tampak berlawanan dengan kebenaran. Salah satu biaya pemalsuan adalah terganggunya transaksi korban. Oleh karena itu, perlu ditiadakan delik terhadap tindak pidana pemalsuan uang kepada pejabat publik. Sudah saatnya polisi menangkap dan menghukum pelaku kejahatan pemalsuan dengan lebih berat. 		
	Saat ini permasalahan hukum yang perlu diperhatikan adalah peredaran uang palsu yang harus segera diperhatikan mengingat uang merupakan alat penting dalam kehidupan sehari-hari. Harus ada upaya penerapan hukum yang adil dan sesuai dengan pemalsuan dan peredaran uang palsu oleh masyarakat dalam golongan apapun. Hakim wajib menetapkan hukuman yang seadil-adilnya bagi pelaku tindak pidana pemalsuan dan peredaran uang palsu sesuai dengan hukum yang berlaku, yang termasuk dalam hukum positif Indonesia.
	Tindak pidana pengedaran uang palsu sendiri diatur dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang. Dalam Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 disebutkan bahwa “Setiap orang yang mengedarkan dan/atau menggunakan Uang Rupiah yang diketahuinya adalah Uang Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)”.
	Pengendalian ancaman terhadap tindak pidana uang palsu diatur secara khusus dalam KUHP pada Pasal 244 dan Pasal 245. Perbedaan kedua pasal tersebut hanya perbedaan unsur, jika Pasal 245 mengancam pelaku kejahatan yang dengan sengaja mengedarkan atau menyimpan uang palsu. . Dimana dalam Pasal 244 ditegaskan ancaman pidana terhadap orang yang dengan sengaja meniru atau membuat uang palsu. Khusus untuk tindak pidana uang palsu yang sering terjadi akhir-akhir ini sangat memprihatinkan, baik bagi Bank Indonesia sebagai pihak yang berwenang maupun bagi masyarakat sebagai penerima uang palsu.
	Terkait dengan penelitian ini, tindak pidana pemalsuan uang diatur dalam pasal 244 dan pasal 245 KUHP. Dimana dalam pasal 245 berbunyi “Barangsiapa dengan sengaja mengedarkan uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh pemerintah atau bank sebagai uang asli dan bukan uang palsu atau uang kertas walaupun ia sendiri meniru atau memalsukan atau mengetahui pada waktu diterima bahwa itu tidak asli atau palsu atau siapa saja yang menyimpan atau mengimpor uang logam dan uang kertas tersebut di Indonesia dengan maksud mengedarkan atau menyuruh mengedarkan uang logam atau uang kertas tersebut sebagai asli dan tidak palsu, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 15 tahun. pemalsuan uang membutuhkan pengawasan yang lebih detail dengan mengacu pada hukum pidana. Pengaturan khusus mungkin dianggap terlalu mendesak untuk aturan ini digunakan sebagai spesialisasi leksikal. Selain diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana, tindak pidana pemalsuan uang juga diatur dalam pasal 36 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.. Sebagai contoh kasus pada perkara putusan pengadilan No. dengan kronologi
“Terdakwa EP, pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekitar pukul 19.00 WIB atau selambat-lambatnya pada bulan Oktober 2020, di warnet Qnet Jl. Puncak Sekuning Kelurahan IB-I Kota Palembang atau setidak-tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Palembang telah menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya sebagai uang rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) . Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa sebagai berikut : Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi Bambang Irawan Bin Ponimin, saksi Robeto Carles (keduanya anggota Polri) mendapat informasi dari masyarakat bahwa laki-laki tersebut sedang memegang uang atau uang kertas yang diduga palsu, saksi kemudian melakukan pemeriksaan, dan dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa terdakwa berada di warnet Qnet Jl. Puncak Sekuning, Distrik IB-I, Kota Palembang, pada saat saksi bersama anggota polisi lainnya menuju ke arah kafe Qnet setelah tiba di kafe Qnet bertemu dengan terdakwa dan kemudian menggeledah terdakwa. waktu. 1 (satu) lembar di saku celana terdakwa dan ditemukan uang sebesar 9 (sembilan) 100.000,00 (seratus ribu rupiah) Rp 15 (lima puluh ribu rupiah) Rp. 15) keping di dalam tas jinjing hitam milik terdakwa, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa terdakwa mengakui bahwa uang yang ditemukan pada terdakwa memang palsu/bukan uang asli yang dibuat sendiri oleh terdakwa sejak bulan Agustus dengan mempelajarinya secara saksama. YouTube dan mencetaknya pada printer dan tinta berwarna dengan tujuan uang palsu/palsu yang akan digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa.Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 58/DUF/2020 tanggal 19 November 2020. Barang bukti yang diterima berupa 15 (lima belas) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) seri gambar utama Ir. H. DJUANDA KARTAWIDJAJA tahun emisi 2016 dengan nomor Seri seperti tercantum pada butir I.A di atas adalah PALSU. Kepalsuan uang kertas rupiah tersebut adalah hasil cetak PRINTER. 10 (sepuluh) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) seri gambar Dr. (HC) Ir. SOEKARNO dan Dr. (HC) drs. MOHAMMAD HATTA dengan tahun emisi 2016 dengan nomor Seri seperti tercantum pada butir I.B di atas adalah PALSU.Kepalsuan uang kertas rupiah tersebut adalah hasil cetak PRINTER. Atas perbuatan terdakwa diadili dengan, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyimpan Uang Palsu” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu; Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 
	Putusan pengadilan di atas menunjukkan bahwa pengadilan memutuskan perkara tersebut sesuai dengan Pasal 36 ayat 2 UU No. 7 tahun 2011 tentang mata uang dan peraturan terkait lainnya. Dalam hal perkara tersebut di atas dilakukan menurut Pasal 36 ayat 2 UU No. 7 Tahun 2011 tentang mata uang, pidana denda paling lama 10 tahun dan denda Rp10 miliar, dan jika mengacu pada Pasal 26 ayat (3) pidana paling lama 15 (lima belas) tahun penjara dan denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 Rp (lima puluh milyar rupiah), sedangkan perkara tersebut diputus hanya dengan pidana penjara 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).
	Menurut Pasal 12 Ayat 2 KUHP, diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 hari dan paling lama 15 tahun. Mengacu pada Seni. 12 ayat 2 KUHP dan sesuai dengan kewenangan kekuasaan kehakiman dalam putusan tersebut, kita dapat bertanya-tanya atau bertanya atas dasar apa hakim dalam putusan tersebut tidak menjatuhkan pidana maksimal 10 tahun seperti yang diancamkan dalam pasal tersebut, sehingga hakim hanya menjatuhkan putusan dengan pidana penjara 2 ( dua) tahun, dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah). Dalam kasus tindak pidana pemalsuan uang rupiah, sanksi yang dikenakan kepada pelaku berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku relatif ringan. Oleh karena itu, tindak pidana pemalsuan uang rupiah harus ditindak tegas mengingat sudah cukup lama peredaran uang rupiah beredar. Disinilah diperlukan putusan hakim yang harus menyelesaikan perkara terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan uang seadil-adilnya
Berdasarkan latar belakang diatas penulis mencoba untuk melakukan penulisan dengan judul “Analisis Hukum Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Plg  tentang Tindak Pidana Penyalagunaan Uang Palsu  di Kota Palembang”
II. Permasalahan 
	Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :  
1.	Bagaimanakah analisis hukum putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Plg  tentang tindak pidana penyalagunaan uang palsu  di Kota Palembang?   
2.	Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman lebih ringan dari pada tuntutan pada studi Putusan Nomor 22/PID.SUS/2021/PN Plg tentang tindak pidana penyalagunaan uang palsu  di Kota Palembang?

III.	Metode Penelitian.
	Penelitian dalam penulisan tesis  ini menggunakan metode yuridis normatif. Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan perundangan (statule approach), pendekatan historis (historical approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Data pokok dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer.

IV.	Hasil Penelitian dan Pembahasan
A.	Analisis Hukum Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Plg  Tentang Tindak Pidana Penyalagunaan Uang Palsu  di Kota Palembang
1. Analisis Dakwaan
	Setelah penulis membaca dan menganalisis berkas perkara pidana Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Plg  terbukti bahwa terdakwa telah di dakwa dalam dakwaan alternatif dan salah satu dakwaan tersebut telah memenuhi semua unsur yang terkandung dalam Pasal 245 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP, yang berbunyi :
“Barang siapa dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak palsu padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau palsu atau pun barang siapa menyimpan atau memasukkan ke indonesia, mata uang dan uang kerta yang demikian dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang atau uang kertas itu sebagai asli dan tidak palsu diancam dengan pidana 15 tahun penjara.
		Penulis berpendapat bahwa dakwaan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa sudah tepat. Berdasarkan kronologis kasus yang dipaparkan, penulis merasa tindakan yang dilakukan terdakwa sudah memenuhi semua unsur-unsur yang terkandung dari pasal tersebut, dimana perbuatan terdakwa telah melanggar peraturan hukum dan kebenaran atas mata uang dan uang kertas sebagai alat bertransaksi ditengah-tengah masyarakat. Dalam hal ini, terdapat sanksi berupa pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun penjara, oleh karena itu pelaku dapat diganjar hukuman sesuai dengan keadilan bagi pihak terkait terutama bidang keuangan negara. Secara tidak langsung, Pasal ini dapat memberikan jaminan bagi negara atau keuangan negara yang diberikan pemerintah. Sehingga mata uang dan uang kertas dapat dijamin keasliannya dan langkah membuat jera pelaku tindak pidana pemalsuan mata uang.
2. Analisis Tuntutan Pidana
		Adapun yang menjadi tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang menuntut supaya majelis hakim pada Pengadilan Negeri Palembang dengan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Plg  yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan sebagai berikut :
1)	Menyatakan terdakwa EPIN MAYADI BIN ALBAR terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan rupiah palsu” sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 36 ayat (2) UU RI No. 7 tahun 2011, tentang Mata Uang atau Kedua pasal 245 KUHP.
2)	Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EPIN MAYADI BIN ALBAR berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan.
3)	Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu ) buah tas selempang warna hitam 
1 (Satu) helai celana panjang warna coklat10 (Sepuluh) lembar uang palsu pecahan Rp.100.000,- No seriGKQ789577;
4)	15 lembar uang palsu pecahan Rp.50.000,- seri MNF410236 Dirampas untuk dimusnahkan.
5)	Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,(dua ribu rupiah) 
6)	Pada dasarnya penulis sependapat dengan tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum

		Pada dasarnya penulis sependapat dengan tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Namun, mengenai lamanya pidana penjara yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum menurut penulis bias lebih maksimal lagi. Dimana, pada pasal 36 ayat (2) UU RI No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang  dan Pasal 245 KUHP dinyatakan bahwa atas perbuatan yang dilakukan dihukum dengan penjara selama-lamanya lima belas tahun. Oleh karena itu, penulis merasa tuntutan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan masih dapat dimaksimalkan lagi agar dapat memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana penyalagunaan uang palsu.
3. Analisis Putusan
	Putusan nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Plg  Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang  dengan putusan memeperhatikan pasal 36 ayat (2) UU RI No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:
1.	Menyatakan Terdakwa EPIN MAYADI BIN ALBAR tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyimpan Uang Palsu” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2.	Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3.	Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4.	Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5.	Menetapkan barang bukti berupa : 
-	1 (satu ) buah tas selempang warna hitam 
-	1 (Satu) helai celana panjang warna coklat
-	10 (Sepuluh) lembar uang palsu pecahan Rp.100.000,- No seri
GKQ789577;
-	15 lembar uang palsu pecahan Rp.50.000,- seri MNF410236 Dirampas untuk dimusnahkan.
6.	Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

	Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalagunaan uang palsu sebagaimana dalam dakwaan primair Berdasarkan terpenuhinya semua unsur-unsur dari sesuai pasal 36 ayat 2 Undang-undang No.7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang serta peraturan lain yang berkenaan maka Majelis Hakim selanjutnya berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana penyalagunaan uang palsu yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan primair yang dibuat oleh Penuntut Umum Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 36 ayat (2) UU RI No. 7 tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
		Sebaiknya dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa oleh majelis hakim haruslah mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk tujuan dari suatu pemidanaan.Sebagaimana dalam hukum positif Indonesia, terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dari suatu pemidanaan, yaitu :
a)	Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri ;
Yang artinya dengan adanya pemidanaan tersubut, si pelaku atau si penjahat itu dapat berubah menjadi orang yang lebih baik apabila dipulangkan ke dalam masyarakat nantinya, dimana selama dalam pemidanaan si penjahat di didik untuk mematuhi semua aturan-aturan dan ditekankan untuk disiplin dan juga memasyarakatkan si penjahat dengan mengadakan pembinaanpembinaan.
b)	Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan ; Yang artinya dengan adanya pemidanaan tersebut, si penjahat ataupun orang lain tidak sanggup lagi melakukan kejahatan-kejahatan dengan adanya pemidanaan tersebut, yaitu dikarenakan adanya rasa takut untuk melakkukan kejahatan tersebut akibat dari pemidanaan ataupun hukuman yang dijatuhkan.
c)	Untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi ;

	Yang artinya adalah dengan pemidanaan tersebut, pemerintah menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh kejahatan tersebut, dan memulihkan keseimbangan dan pengawasan tehadap tindak pidana itu, dengan kemudian si penjahat tidak mampu lagi mengulangi kejahatan tersebut maupun kejahatan-kejahatan yang lain dengan adanya pemidanaan yang dijatuhkan.Oleh karena itu penulis berpandangan bahwa putusan yang diberikan oleh majelis hakim di dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa pelaku tindak pidana pemalsuan uang sudah berdasarkan berbagai pertimbangan.
	Penulis  tidak sependapat dengan putusan yang dijatuhkan oleh mejelis hakim, penulis beranggapan putusan tersebut kurang memenuhi rasa keadilan baik bagi para korban kejahatan uang palsu maupun bagi perekonomian negara atau keuangan negara. Pada dasarnya penulis kurang setuju putusan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara menurut penulis belum tepat dan kurang maksimal. 	Penulis beranggapan bahwa seharusnya pidana penjara yang diputuskan oleh majelis hakim dapat dijatuhkan lebih maksimal lagi	
Dimana, pada pasal 36 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang yang berbunyi: 
(1)	Setiap orang yang memalsu Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).  
(2)	Setiap orang yang menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).  
(3)	Setiap orang yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).  
(4)	Setiap orang yang membawa atau memasukkan Rupiah Palsu ke dalam dan/atau ke luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).  
(5)	Setiap orang yang mengimpor atau mengekspor Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup dan pidana denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Pidana penjara juga tertera dalam Pasal 245 KUHP, dimana bunyi dari Pasal tersebut sebagai berikut :
Pasal 245 :
“Barang siapa dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak palsu padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau palsu atau pun barang siapa menyimpan atau memasukkan ke indonesia, mata uang dan uang kerta yang demikian dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang atau uang kertas itu sebagai asli dan tidak palsu diancam dengan pidana 15 tahun penjara.
		Jadi menurut penulis, majelis hakim juga tidak mempertimbangkan tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntuntut lebih berat dari putusan hakim yakni 4 tahun  dan hakim juga tidak mempertimbangkan isi dari Pasal 245 KUHP tersebut, dimana jika dikaji isi dari pada pasal 36 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang  dan Pasal 245 KUHP bahwa hukuman terhadap terdakwa diancam pidana penjara selama-lamanya 15 (lima belas) tahun penjara.
		Majelis hakim seharusnya mengacu dalam menjatuhkan berapa lama pidana penjara yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa. Oleh karena itu menurut penulis terdakwa dapat diminta pertanggungjawaban pidana tetapi tidak dengan pidana penjara hanya 2 (tiga) tahun 6 (enam) bulan saja, akan tetapi haruslah hukuman yang lebih maksimal dan yang tertera di dalam Pasal tersebut yaitu dengan pidana masing-masing 15 (lima belas) tahun penjara, dan merupakan suatu langkah untuk membuat jera pelaku tindak pidana pemalsuan uang. Karena dengan ancaman hukuman pidana penjara yang berat tentu ada rasa takut bagi para pelaku tindak pidana pemalsuan uang. Dan juga mengingat perbuatan terdakwa dapat merugikan kepentingan masyarakat terlebih merugikan negara ataupun keuangan Negara.Oleh karena itu, penulis merasa tuntutan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan masih terlalu ringan dan tidak akan memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana penyalagunaan uang palsu
		Jadi menurut pengamatan penulis, adanya suatu kecenderungan yang kuat dalam masyarakat, untuk mematuhi hukum oleh karena rasa takut terkena sanksi negatif apabila hukum tersebut dilanggar, jadi jika suatu sanksi yang ditetapkan dalam suatu perundang-undangan dijatuhkan terhadap si terdakwa yang melanggar hukum tersebut, maka masyarakat akan merasa takut dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut, dan jika sebaliknya dalam suatu penjatuhan hukuman terhadap suatu terdakwa tidak benar-benar menjatuhkan sesuai dengan sanksi yang ditetapkan dalam suatu peraturan tersebut, maka rasa takut tidak akan ada didalam masyarakat dalam melakukan perbuatan terlarang tersebut.
		Salah satu tujuan hukum adalah keadilan, berbagai pihak menyatakan bahwa keadilan hanya dapat dirasakan secara pribadi. Secara sosiologis masalah ini dapat diperluas ke bidang golongan atau kelompok, karena masalah keadilan sebenarnya berkisar pada penghargaan yang wajar dan tidak adanya kerugian yang disebabkan karena sikap tindak pihak-pihak lain. Secara teoritis dapat ditemukan beberapa azas untuk menentukan apakah sesuatu itu adil atau tidak adil, yaitu :
a)	Azas persamaan dimana diadakan pembagian secara mutlak. Artinya, setiap warga masyarakat mendapatkan bagiannya secara merata tanpa
b)	memperhatikan kelebihan dan kekurangan secara individuil ;
c)	Azas kebutuhan, dimana setiap warga mendapatkan bagian yang sesuai dengan keperluannya yang nyata ;
d)	Azas kwalifikasi, dimana keadilan didasarkan pada kenyataan bahwa yang bersangkutan akan dapat mengerjakan tugas yang diberikan kepadanya ;
e)	Azas prestasi obyektif bahwa bagian seseorang didasarkan pada syarat-syarat obyektif, misalnya perikelakuaannya, hasilnya, dan seterusnya ;
f)	Azas subyektif, yang didasarkan pada syarat-syarat subyektif, seperti misalnya, intensi, ketekunan, kerajinan dan seterusnya

B.	Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Lebih Ringan dari pada Tuntutan pada Studi Putusan Nomor 22/PID.SUS/2021/PN Plg Tentang Tindak Pidana Penyalagunaan Uang Palsu  di Kota Palembang
Adapun hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman lebih ringan dari pada tuntutan pada studi putusan Nomor 22/PID.SUS/2021/PN Plg Tentang Tindak Pidana Penyalagunaan Uang Palsu  di Kota Palembang
1. Pertimbangan Yuridis 
Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang-Undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis diantaranya : 

a.	Dakwaan jaksa penuntut umum 
	Pemalsuan diatur dalam Pasal 245 KUHP dan Pasal 36 UU No. 7 tahun 2011 tentang mata uang. Pada umumnya surat dakwaan itu ditafsirkan oleh para ahli hukum berupa pengertian perbuatan yang memuat kata-kata tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, kata-kata itu ditarik kembali atau disimpulkan dari hasil penyidikan yang berkaitan dengan pasal tersebut, tindak pidana yang dilanggar dan didakwakan kepada terdakwa, dan dakwaan tersebut menjadi dasar pemeriksaan hakim dalam sidang pengadilan. Pada prinsipnya hakim tidak dapat memeriksa dan mengadili di luar dari dakwaan, hal ini berarti hakim tidak dapat memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara pidana di luar yang tercantum dalam surat dakwaan. Oleh karena itu, surat dakwaan memiliki fungsi sentral dalam proses peradilan dalam perkara pidana. Konsekuensi dari hal tersebut adalah apabila terdapat kesalahan dalam penyusunan surat dakwaan, dapat mengakibatkan seseorang dibebaskan oleh pengadilan meskipun telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana.

b.	Keterangan saksi 
	Kesaksian saksi sebagai alat bukti Pasal 185 ayat (1) KUHAP adalah apa yang dikemukakan saksi di depan sidang pengadilan. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri tentang suatu peristiwa atau keadaan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah apabila keterangan saksi tersebut saling berhubungan sedemikian rupa untuk membenarkan adanya suatu peristiwa atau keadaan tertentu. Berdasarkan putusan 22/PID.SUS/2021/PN Plg, JPU mengajukan 3 orang saksi yaitu saksi Bambang Irawan Bin Ponimin dan saksi Satria Indra Wijaya Bin Fathi Effendi, keduanya anggota Polri yang melakukan penyidikan dan penangkapan sebagai dan Nurul Fajriy sebagai tenaga ahli yang bekerja sebagai pegawai Bank dengan jabatan asisten direktur. Berdasarkan keputusan no. 22/PID.SUS/2021/PN Plg,, Kejaksaan Negeri menghadirkan saksi dari 3 orang saksi tersebut yang menguatkan dengan keterangannya bahwa tindak pidana penggelapan uang palsu tersebut dilakukan oleh terdakwa.

c. Keterangan terdakwa  
	Menurut keputusan no. 22/PID.SUS/2021/PN Plg, terdakwa mengaku mengedarkan dan/atau membelanjakan yang diketahuinya sebagai uang rupiah palsu. Berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa Epin Mayadi Bin Albar pada Sabtu, 31 Oktober 2020, sekitar pukul 19.00 WIB, di kafe Qnet Jl. Puncak Sekuning, Kecamatan IB-I, Kota Palembang, terdakwa ditangkap karena secara fisik menyimpan dengan cara apapun yang diketahuinya sebagai uang rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2); benar bahwa dalam penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan uang kertas palsu/tidak asli pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar di dalam saku celana terdakwa dan uang pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ditemukan sebanyak 9 (sembilan) buah dan 15 (lima belas) buah uang senilai Rp.50.000,-. (lima puluh ribu rupiah) di dalam tas ikat pinggang hitam milik terdakwa, benar uang tersebut sebagai barang bukti yang ditemukan bersama terdakwa benar uang palsu milik terdakwa dibuat sendiri sejak bulan agustus dengan cara yang dipelajari terdakwa secara saksama YouTube dan mencetaknya dengan printer dan tinta berwarna dengan tujuan penggunaan uang palsu/palsu kepada terdakwa. untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa dengan bukti-bukti yang dihadirkan di persidangan, semua keterangan ahli dalam pemeriksaan BAP adalah akurat.
d. Barang-barang bukti 
	 Berdasarkan keputusan no. 22/PID.SUS/2021/PN Plg, barang bukti dalam perkara pidana ini berupa uang kertas pecahan 15 (lima belas) rupiah pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah), pokok rangkaian foto Ir. H. DJUANDA KARTAWIDJAJA tahun terbitan 2016 dengan nomor urut sebagaimana dimaksud dalam butir I.A di atas adalah palsu. Uang kertas rupee palsu adalah cetakan printer. Berdasarkan keputusan no. 22/PID.SUS/2021/PN Plg, barang bukti dalam perkara pidana ini berupa uang kertas seri 10 (sepuluh) rupiah pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan gambar Dr. (HC) Ir. SOEKARNO dan dr. (HC) dr. Mohammad Hatta dengan tahun terbitan 2016 dengan nomor seri sebagaimana tersebut pada butir I.B di atas adalah palsu. Uang kertas rupee palsu dicetak oleh printer
e. Pasal-pasal dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang 
	 Undang-undang yang mengatur peredaran uang palsu adalah UU No. 7 Tahun 2011 tentang mata uang, pasal-pasal yang memuat aturan ini adalah Pasal 26 ayat (1), (2) dan (3) dan 36 ayat (1), (2) dan (3). Menimbang bahwa terdakwa didakwa oleh kejaksaan negara dengan surat dakwaan alternatif, maka majelis hakim dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, segera memilih surat dakwaan alternatif pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Republik. Indonesia no. 7 tahun 2011 tentang mata uang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:  
1.	Setiap orang
2.	Menyimpan secara fisik dengan cara apapun 
3.	Yang diketahuinya merupakan rupiah palsu;
2. Pertimbangan Filosofis 
	Pertimbangan filosofis berarti hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses penjatuhan pidana. Artinya filosofi pemidanaan adalah pembinaan terhadap pelaku kejahatan agar setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan, terpidana dapat menjadi lebih baik dan tidak melakukan kejahatan lagi. Sederhananya, putusan harus didasarkan pada fakta persidangan dan disertai dengan putusan yang mencerminkan rasa keadilan. Uji coba tersebut menggunakan pertimbangan psikologis dasar, namun masih belum maksimal karena ada yang dikecualikan. Sehingga pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dianggap terlalu tinggi, padahal hakim sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP harus mempertimbangkan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan, dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan, hal-hal yang meringankan juga harus diperhatikan, yaitu terdakwa bersikap sopan dan mengaku jujur, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, terdakwa tidak pernah dihukum. dan kejahatan itu dilakukan karena kebutuhan ekonomi yang mendesak.
	Selain itu, dalam setiap perkara pidana, pelaku tindak pidana memiliki motif dan tujuan tindak pidana yang berbeda. Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis pada kasus tindak pidana penyalahgunaan uang palsu, pelaku tindak pidana memiliki motif dan tujuan melakukan tindak pidana. Jika dalam keputusan no. 22/PID.SUS/2021/PN Plg, tujuan terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan uang palsu karena ingin menjadi kaya raya dengan mendapatkan keuntungan dari penjualan uang palsu dan menipu orang lain dengan menukarkan uang palsu untuk perubahan pengembalian. dengan uang sungguhan. Sementara itu, dalam keputusan no. 22/PID.SUS/2021/PN Plg, terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan uang palsu dengan alasan ekonomi yaitu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena terdakwa dalam kesulitan ekonomi karena pekerjaan terdakwa saat ini.

3.	Pertimbangan Sosiologis 
	Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kehakiman juga menyebutkan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib meneliti, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Artinya, dalam memutus suatu perkara, hakim tidak bisa hanya mempertimbangkan aspek hukum, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek sosiologis. Sebelum menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa dalam putusan berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, sehingga beratnya hukuman menjadi dijatuhkan harus dipertimbangkan dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut: hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan
Keadaan yang memberatkan:Sifat dari perbuatan Terdakwa itu sendiri tentu sangat meresahkan masyarakat;
Keadaan yang meringankan:Terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya; dan Terdakwa belum pernah dihukum
	Dari hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut, berkaitan dengan sifat perbuatan terdakwa, keadaan pada saat perbuatan tersebut dilakukan dan dengan mempertimbangkan sistem peradilan pidana di Indonesia, maka hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sesuai dengan kesalahan terdakwa. . Setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, hakim menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa yang dijerat Pasal 36 ayat (2) UU RI No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait dan turunannya.

IV PENUTUP
A.	Kesimpulan
	Pada bab ini akan dipaparkan kesimpulan terkait pembahasan pada bab-bab sebelumnya, terkait dengan pembahasan dapat kita simpulakan bahwa 
1.	Analisis hukum putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Plg  tentang tindak pidana penyalagunaan uang palsu  di Kota Palembang berdasarkan putusan majelis hakim di dalam memutus perkara ini kurang tepat karena lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum dan kurang maksimal karena tidak memberikan efke jerah terhadap pelaku dan juga tidak benar-benar menerapkan ketentuan dari Pasal 245 KUHP dan pasal 36 Undang-undang No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan belum menunjukkan rasa keadilan baik para korban kejahatan uang palsu maupun terhadap perekonomian Negara atau keuangan Negara, dimana seharusnya hukuman terhadap masing-masing terdakwa yaitu pidana penjara 15 (lima belas) tahun
2.	Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman lebih ringan dari pada tuntutan pada studi putusan nomor 22/PID.SUS/2021/PN Plg Tentang Tindak Pidana Penyalagunaan Uang Palsu  di Kota Palembang yaitu lebih dominan ke pertimbangan filosofis yaitu dari segi motif terdakwa melakukan tindak pidana penyalagunaan uang palsu karena motif ekonomi yaitu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena terdakwa mengalami kesulitan ekonomi yang dikarenakan pekerjaan terdakwa yang sedang sepi tanpa mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan dari perbuatan penyalagunaan uang palsu tersebut dan pertimbangan sosiologi pada keadaan yang meringankan yaitu terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya; dan Terdakwa belum pernah dihukum, maka dasar pertimbangan hakim kurang tepat karena tanpa menimbang pertimbangan yuridis yang sudah memenuhi unsur-usur tindak pidana sebagaimana merujuk dengan pasal 36 ayat 2 Undang-undang No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang diancam pidana paling lama 10 tahun dan denda sebesar 10 milyar, dan jika merujuk Pasal 26 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), sedangkan kasus tersebut hanya diputus dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

B.	Saran
	Saran yang dapat diberikan penulis sebagai sumbangsi implikasi solusi dari permasalahan di atas adalah.
1.	Pemerintah memerlukan undang-undang khusus yang secara khusus mengatur tentang penyalahgunaan uang palsu yang dapat mengancam perekonomian negara ini, guna meningkatkan pencegahan tindak pidana penyalahgunaan uang palsu. Oleh karena itu, kami berharap di masa mendatang Undang-Undang Mata Uang perlu memasukkan ancaman pidana dan denda minimum agar tujuan pemidanaan lebih efektif, yaitu untuk menciptakan efek jera.
2.	Hakim harus menjunjung tinggi profesionalisme dalam menjalankan peran dan tugasnya dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan

DAFTAR PUSTAKA

Adam Chazawi, 2018, Kejahatan Mengenai Pemalsuan,Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,

Heri Tahir, 2018, Proses Hukum yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Yogyakarta: Laks Bang Pressindo 

H. Jantokartono Moeljo, 2016, Kejahatan terhadap Mata Uang dan Upaya Penegakan Hukumnya di Wilayah Hukum Sumatera Utara”, makalah dalam Seminar Kejahatan Terhadap Mata Uang dan Upaya Penegakan Hukumnya di Wilayah Sumatera Utara di Biro Rektor USU, Medan 

Rahman Syamsuddin  dan  Ismail Aris, 2017, Merajut Hukum di Indonesia, Makassar: Mitra wacana media