ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PEMALSUAN SURAT DALAM DOKUMEN KONTRAK

Abstract

Kejahatan pemalsuan surat dokumen kontrak ini berimplikasi sangat besar bagi pihak korban yang mengalami kerugian materiil maupun non materiil. Dalam penelitian ini, kejahatan pemalsuan surat adalah pemalsuan Kuasa Direktur sebagai kelengkapan pembuat rekening tabungan berdampak pada transaksi dialihkan ke rekening pelaku pemalsuan itu sendiri. Tindak pidana pemalsuan surat tergolong sebagai perbuatan penipuan karena isi dalam dokumen kontrak yang dipalsukan yang marak dilakukan di masyarakat dibantu dengan kemajuan teknologi untuk mempermudah tindak pidana pemalsuan surat tersebut. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahannya adalah sebagai berikut: 1.Bagaimana pertanggung-jawaban pidana terhadap pemalsuan surat dalam dokumen kontrak  2.Apa akibat hukum pelaksanaan pertanggungjawaban pidana terhadap pemalsuan surat dalam dokumen kontrak. Metode Penelitian. Setiap penulisan ilmiah haruslah berdasarkan fakta-fakta yang obyektif agar kebenarannya dapat dipertanggung-jawabkan baik secara yuridis normatif dalam hal ini diperlukan suatu upaya untuk fakta tersebut.Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif yang hanya menggunakan data sekunder. Berdasarkan pembahasan-pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya, maka kesimpulan penelitiannya adalah sebagai berikut: 1.Pertanggungjawaban pidana tindak pidana pemalsuan dokumen kontrak yang dilakukan oleh penerima kuasa dari Direksi telah memenuhi pertanggungjawaban pidana karena telah memenuhi dianggap cakap dalam membuat Surat Kuasa Dokumen Kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerd dan sudah mampu keadaan jiwa sehingga asas legalitas terpenuhi. 2.Akibat hukum tindak pidana pemalsuan dokumen kontrak berdampak pada penegakan hukum untuk memperoleh kepastian hukum. Namun implementasinya harus dilakukan berdasarkan asas ultimum remedium yang menempatkan penerapan ancaman hukum penjara 6 (enam) tahun sebagai hal upaya terakhir setelah tindakan administratif berupa tindak pemutusan hubungan kerja karena tindakan pelanggaran berat yang diatur dalam Pasal 158 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 dengan tidak memberikan pesangon sebagaimana diatur dalam Pasal 156  Undang-Undang No. 13 Tahun 2003