PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN HARTA GONO GINI SETELAH PERCERAIAN (Studi Kasus No. 2230k/Pdt/2019 Di Pengadilan Tinggi Bangka Belitung)

Abstract

ABSTRACT

The problem formulations in this study are 1) How is law enforcement against perpetrators of the crime of embezzling assets after divorce (Case Study Decision Number 593/Pid.B/2015 PN.Sgl)?; 2) What are the obstacles in law enforcement against perpetrators of the crime of embezzling assets after divorce (Case Study Decision Number 593/Pid.B/2015 PN.Sgl)?. The research method used is normatif juridical research. Sources of data used in this study consisted of primary data. Based on the results of the study, it shows that 1) Law Enforcement against the Criminal Act of Embezzlement of Gono Gini's Assets After Divorce (Case Study Decision Number 593/Pid.B/2015 PN.Sgl) has been enforced but has not been optimal where the legal process in court has been carried out, even though the verdict The District Court and High Court stated that the Defendant was proven to have committed the act that was charged but was not a criminal act and 2) Obstacles in law enforcement against the perpetrators of the crime of embezzling assets after divorce (Case Study Decision Number 593/Pid.B/2015 PN.Sgl) namely a) obstacles due to Legal Factors. The ex-husband after the divorce cannot be sentenced to criminal charges of embezzlement for the sale or taking of property. Because there is no special regulation regarding the crime of embezzlement of assets, this is because joint property principally eliminates the conditions for the wife's participation to work in realizing the existence of joint property; b) Barriers due to Legal Facilities or Facilities. There is no evidence. In addition to the availability of facilities, maintenance is also very important in order to maintain continuity so that it is difficult to present witnesses who know the incident of the perpetrator in obtaining the goods because at the time of the crime of embezzlement there are usually only victims and perpetrators; c) Barriers due to community factors. The point of view and knowledge of the community are still weak regarding the problem of embezzlement of burlap assets and d) Barriers due to Cultural Factors. Basically inequality between husband and wife, assumes one party as the head/leader, protector, person in charge, therefore he is the strong one. have external access, the owner of the power (information, economy) as well as control, decision making

Keywords: Law Enforcement, Perpetrators, Criminal Acts, Embezzlement of Assets Gono Gini, Divorce

ABSTRAK

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan harta gono gini setelah perceraian (Studi Kasus Putusan Nomor 593/Pid.B/2015 PN.Sgl)?; 2) Apakah hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan harta gono gini setelah perceraian (Studi Kasus Putusan Nomor 593/Pid.B/2015 PN.Sgl)?. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Harta Gono Gini Setelah Perceraian (Studi Kasus Putusan Nomor 593/Pid.B/2015 PN.Sgl) telah ditegakan namun belum optimal dimana proses hukum di persidangan telah dijalankan, meskipun putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi menyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana dan 2) Hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan harta gono gini setelah perceraian (Studi Kasus Putusan Nomor 593/Pid.B/2015 PN.Sgl) yaitu a) hambatan karena Faktor Hukum. Mantan suami setelah perceraian tidak bisa dipidana dengan tuntutan tindak pidana penggelapan atas penjualan atau pengambilan harta gono gini. Karena belum adanya pengaturan khusus mengenai tindak pidana penggelapan harta gono gini, hal ini dikarenakan harta bersama secara perinsip menghilangkan syarat keikutsertaan istri untuk bekerja dalam mewujudkan adanya harta bersama; b) Hambatan karena Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum. Tidak ada alat bukti. Selain ketersediaan fasilitas, pemeliharaan pun sangat penting demi menjaga keberlangsungan sehingga sulitnya menghadirkan saksi yang mengetahui kejadian pelaku dalam mendapatkan barangnya dikarenakan pada saat terjadinya tindak pidana penggelapan biasanya hanya ada korban dan pelaku; c) Hambatan karena faktor Masyarakat . Masih lemahnya sudut pandang dan pengetahuan masyarakat menyikapi permasalahan penggelapan harta goni gini dan d) Hambatan karena Faktor Kebudayaan. Pada dasarnya ketidaksetaraan antara suami istri, mengasumsikan satu pihak sebagai kepala/pemimpin, pelindung, penanggung jawab, oleh karena itu ia yang kuat. memiliki akses keluar, pemilik kuasa (informasi, ekonomi) sekaligus kontrol, pengambilan keputusan.

Kata Kunci:   Penegakan Hukum,  Pelaku, Tindak Pidana, Penggelapan Harta Gono Gini, Perceraian