KEWENANGAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS WILAYAH SUMATERA SELATAN DALAM MEMBERIKAN PERSETUJUAN ATAU PENOLAKAN TERHADAP PEMANGGILAN NOTARIS OLEH PENEGAK HUKUM

Abstract

ABSTRAK
4
Keberadaan akta otentik yang dibuat oleh Notaris wilayah Sumatera Selatan bisa
dipermasalahkan oleh salah satu pihak atau pihak-pihak lain yang merasa bahwa dirinya telah
dirugikan oleh adanya akta otentik tersebut. Karena itu, Notaris seringkali ditempatkan sebagai
tergugat atau turut tergugat atau juga ditempatkan sebagai saksi atau bahkan tersangka atau
terdakwa. sehingga Notaris dipanggil oleh penegak hukum penyidik, penuntut umum, atau
hakim untuk hadir dalam pemeriksaan, penuntutan, ataupun peradilan guna dimintai
keterangannya terkait permasalahan hukum terhadap akta yang dibuatnya. Akan tetapi aparat
penegak hukum tidak bisa langsung memeriksa, menuntut, ataupun mengadili Notaris tanpa
persetujuan oleh Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Sumatera Selatan. Oleh sebab itu
penelitian ini berfokus pada apa yang menjadi dasar kewenangan Majelis Kehormatan Notaris
dalam memberikan persetujuan atau penolakan terhadap pemanggilan Notaris oleh Aparat
Penegak Hukum dan apa saja hambatan yang dihadapi dalam menjalankan tugasnya. Jenis
penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian normative yang didukung dengan
keterangan yang diambil dari narasumber dengan menggunakan pendekatan perundangundangan.
Dalam
penelitian
ini
digunakan
bahan
hukum
primer
dan
sekunder.
Hasil
penelitian

menunjukan

bahwa yang menjadi dasar kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah
Sumatera Selatan terhadap permohonan penegak hukum sangat jelas disebutkan dalam Pasal 66
UUJNP dan Permenkumham 17 Tahun 2021 Dan hambatan dalam melaksanakannya yaitu;
permohonan izin tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di atas, perbedaan
pemahaman hukum antara Aparat Penegak Hukum dan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah
Sumatera Selatan, ketidakhadiran Notaris dalam memenuhi panggilan Majelis Pemeriksa, dan
pokok perkara masih tahap penyelidikan.

Kata kunci: Kewenangan, Majelis Kehormatan Notaris, Pemeriksaan.