PENGARUH PENGETAHUAN TENTANG AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI DAN PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN APBD BERKONSEP VALUE FOR MONEY DENGAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH (SAP) DI SKPD KOTA PALEMBANG

Nurul Hutami Ningsih

Abstract


ABSTRACT

 

This study aims to determine and analyse the effect of the knowledge on accountability, transparancy and control in the implementation and administration of APBD and the effect of government accounting standard (moderating variable) on its relation between knowledge on accountability, transparancy and control in the implementation and administration of APBD using value for money concept. The data used is primary data in form of questionairres and secondary data in form of organisational structure, vision and mission of SKPD and government institution of performance accountability report (LAKIP). This study is conducted in 29 SKPD in Palembang on 5 officers of Budget Users/User Items in each SKPD. The data analysis used is Moderated Regression Analysis (MRA) using SPSS v.23.

The result shows that the knowledge on accountability (X1) and control (X3) are significant in affecting the implementation and administration of APBD using value for money (Y) concept, meanwhile the knowledge on transparancy (X2) is found to be insignificant. Meanwhile, the government accounting standard (SAP) (X4) is not significant in moderating the relation between the knowledge on accountability (X1), transparancy (X2) and Control (X3) on the implementation and administration of APBD using value for money concept (Y) and the moderating relation found is moderator predictor.  The effect of accountability (x1), transparancey (X2) and control (X3) on the the implementation and administration of APBD using value for money (Y) using Government Accounting Standard are found to be strong in which its adjusted R square is 0.774 or 77.4% meanwhile the rest 23.6% is explain by other factors outside the study

Keywords


accountability, transparancy, control, implementation and administration of apbd, value for money, government accounting standard

Full Text:

PDF

References


Adimihardja, Kusnaka; Hikmat, Harry; 2001.

Participatory Research Appraisal AlamPelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat. Bandung:Humaniora Utama Press.

Arifiyadi, Teguh. 2008. Konsep tentang

Akuntabilitas dan Implementasinya di Indonesia.

http://www.depkominfo.go.id/portal/?act=detail&mod=artikel_itjen&vi w=1&id=BRT070511110601. Download 12 Maret 2009.

Arikunto, Suharsimi. 2003. Prosedur

Penelitian,Suatu Praktek. Jakarta:Bina Aksara.

Azwar. 2000. Reliabilitas dan Validitas.

Yogyakarta : Pustaka Belajar

Basri, Yesi Mutia. 2008. Pengaruh

Pengetahuan Dewan tentang Anggaran pada Pengawasan Keuangan Daerah. Fakultas Ekonomi Universitas Riau.

Benito, B., Montesinos, V., and Vela, Jose M.

Local and Regional Accounting and Reporting in Spain; An Empirical Outlook. Journal of Public Budgetary Accounting & Financial Management. 15(1):67-91.

Budiarta, Ketut, 2008. Cara Pandang Undang

Undang RI No. 40 Tahun 2007 Dan

Undang-Undang RI No 17 Tahun 2000 Terhadap Corporate Social Responcibility (CSR). Fakultas Ekonomi Universitas Udayana, Denpasar: Buletin Studi Ekonomi Volume 13 Nomor 2.

Coryanata, Isma. 2007. Akuntabilitas,

Partisipasi Masyarakat dan Tranparansi Kebijakan Publik sebagai Pemoderating Hubungan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD). Jurnal SNA X Makasar.

Crowdhury, Riazur R, John I, and Reza

Kouhg. 2005. The Public Sector Audit Expectation Gap in Bangladesh. Managerial Auditing Journal. 20(8):893-908.

Eisenhardt, Kathleen M. 1989. Agency Theory:

An Assessment and Review. The Academy of Management Review. 14(1):57-74

Ghozali, Imam. 2006. Aplikasi Analisis

Multivariate dengan Program SPSS. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Gujarati, Damodar N. 2007. Dasar-Dasar

Ekonometrika. Edisi 3.Jilid 1. Jakarta:Erlangga.

Halim, Abdul. 2001. Bunga Rampai Manajemen

Keuangan Daerah. Yogyakarta: UUP AMP YKPN.

Haryono. (2007). Statistika Bisnis dan Industri,

Handout Mata Kuliah Statistika Bisnis dan Industri. Surabaya: Magister manajemen Teknologi, ITS.

Hasan, Iqbal. 2006. Analisis Data Penelitian

dengan Statistik. Jakarta: Bumi Aksara.

Hidayat, Aziz Alimut. (2007). Metode

Penelitian Kebidanan dan Teknik Analisis Data. Surabaya : Salemba Media.

Istiari. (2000). Teori Pengetahuan dan Sikap.

Jakarta: Rhineka Cipta.

Kaplan, Robert S. dan Anthony A. Atkinson.

(1998). Edisi 3. Advanced Management Accounting. New Jersey: Prentice Hall, Inc.

Keputusan Presiden No. 74 Tahun 2001 Tentang

Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Pasal 1 ayat (6).

Mudrajad, Kuncoro. 2009. Metode Riset untuk

Bisnis dan Ekonomi. Edisi 3. Jakarta. Erlangga.

Mack, Janet., and Ryan, Christine. 2006.

Reflection on the Theoretical Underpinnings of The General-Purpose Financial Reports of Australian Government Departments. accounting, auditing and accountability journal. 19(4): 592-612.

Mardiasmo. 2001. Pengawasan, Pengendalian,

dan Pemeriksaan Kinerja Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. Andi, Yogyakarta.

Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik, Andi,

Yogyakarta.

Mardiasmo. 2006. Perwujudan Transparansi dan

Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance. Jurnal Akuntansi Pemerintah 2(1):1-17.

Maryono, Warella, Kismartini, 2007.

Implementasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Mursyidi. (2009). Akuntansi Pemerintahan di

Indonesia. Bandung: Penerbit Refika Aditama.

Nordiawan, Deddi, Iswahyudi Sondi Putra,

Maulidah Rahmawati. 2007. Akuntansi Pemerintahan. Jakarta: Salemba Empat.

Notoatmodjo. 2003. Pendidikan dan Perilaku

Kesehatan. Jakarta: Rineka Cipta.

Otley, David T., dan Pierce, Bernard J. 1996.

Auditor Time Budget Pressure: Consequences and Antecedents, Accounting. Auditing and Accountability Journal. 9:31-58.

Potton, J.M. 1992. Accounting and

Governmental Financial Reporting. Journal of Financial Accountability and Management. Auntunm:165-180.

Prasetyo, Bambang. (2007). Metodologi

Penelitian Kuantitatif Teori dan Aplikasinya. Rajawali Pers: Jakarta.

Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2005 Tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2005 Tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, Kota Palembang menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pramita, Yulinda Devi dan Lilik Andriyani. 2010.

Determinasi Hubungan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Dewan pada Keuangan Daerah APBD (Studi Empiris pada DPRD se-Karesidenan Kedu). Universitas Muhammadiyah Magelang. Jurnal SNA XIII.

Renyowijoyo, Muindro. 2008. Akuntansi Sektor

Publik: Organisasi Non Laba, Edisi 1, Mitra Wacana Media, Jakarta.

Saragih, Juli Panglima. 2003. Desentralisasi

Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi. Jakarta: Gahalia Indonesia.

Umar, Sekaran. 2000. Metode Penelitian Untuk

Bisnis. Edisi Keempat. Penerjemah: Kwan Men Yon. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.

Solikin, Akhmad. 2006. Penggabungan Laporan

Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah: Perkembangan dan Permasalahan. Jurnal Akuntansi Pemerintahah 2(2):1-15.

Sopanah dan Mardiasmo. 2003. Pengaruh

Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah. (Tesis Program Pascasarjana MAKSI UGM Yogyakarta), SNA VI Surabaya, Oktober 2003, p1160.

Sopanah dan Wahyudi Isa. 2007. Pengaruh

Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) Kota Malang. Jurnal Akuntansi.

Stanbury, W. T. (2003). Accountability To

Citizens In The Westnnster Model Of

Government: More Myth Than Reality. Fraser Institute Digital Publication: Canada.

Sumarsono, Hadi. 2009. Analsis Kemandirian

Otonomi Daerah. Jurnal Akuntansi Pemerintah Vol.1. No 1. 2009.

Triyuwono, Iwan & Roekhudin. 2000.

Konsistensi Praktik Sistem Pengendalian Intern dan Akuntabilitas pada Lazis (Studi Kasus di Lazis X Jakarta). Jurnal Riset Akuntansi Indonesia. Vol. 3 No. 2 Hal. 151-167.

Toha, Suherman, 2007. Penelitian Masalah Hukum tentang Penerapan Good Coorporate Governance Pada Dunia Usaha. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Werimon, Simson, dkk. 2007. Pengaruh Partisipasi dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Hubungan antara Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah. Jurnal SNA X Makasar.

Aristanti, Widyaningsih dan Pujirahayu. 2012. Pengaruh Pengetahuan Anggota Legislative Daerah tentang Anggaran terhadap Pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Akuntabilitas sebagai Variabel Moderating. Jurnal Media Riset Akuntansi, Vol.2.No.1 Februari 2012.

Winarman, Jaka dan Sri Murni. 2007. Pengaruh Personal Background dan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran terhadap Peran DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah. Jurnal SNA X Makasar.




DOI: https://doi.org/10.32502/jab.v2i1.1170

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Palembang

Jalan Jend A Yani 13 ULU Palembang 30263

Telp : (0711)511433 Fax :(0711)518015

Email : balance.aktfeb@gmail.com

web:http//jurnal.um-palembang.ac.id/balance

 

https://creativecommons.orgCreative Commons License

BALANCE is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.