PENGARUH PENGETAHUAN TENTANG AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI DAN PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN APBD BERKONSEP VALUE FOR MONEY DENGAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH (SAP) DI SKPD KOTA PALEMBANG
Abstract
ABSTRACT
This study aims to determine and analyse the effect of the knowledge on accountability, transparancy and control in the implementation and administration of APBD and the effect of government accounting standard (moderating variable) on its relation between knowledge on accountability, transparancy and control in the implementation and administration of APBD using value for money concept. The data used is primary data in form of questionairres and secondary data in form of organisational structure, vision and mission of SKPD and government institution of performance accountability report (LAKIP). This study is conducted in 29 SKPD in Palembang on 5 officers of Budget Users/User Items in each SKPD. The data analysis used is Moderated Regression Analysis (MRA) using SPSS v.23.
The result shows that the knowledge on accountability (X1) and control (X3) are significant in affecting the implementation and administration of APBD using value for money (Y) concept, meanwhile the knowledge on transparancy (X2) is found to be insignificant. Meanwhile, the government accounting standard (SAP) (X4) is not significant in moderating the relation between the knowledge on accountability (X1), transparancy (X2) and Control (X3) on the implementation and administration of APBD using value for money concept (Y) and the moderating relation found is moderator predictor. The effect of accountability (x1), transparancey (X2) and control (X3) on the the implementation and administration of APBD using value for money (Y) using Government Accounting Standard are found to be strong in which its adjusted R square is 0.774 or 77.4% meanwhile the rest 23.6% is explain by other factors outside the studyKeywords
Full Text:
PDFReferences
Adimihardja, Kusnaka; Hikmat, Harry; 2001.
Participatory Research Appraisal AlamPelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat. Bandung:Humaniora Utama Press.
Arifiyadi, Teguh. 2008. Konsep tentang
Akuntabilitas dan Implementasinya di Indonesia.
http://www.depkominfo.go.id/portal/?act=detail&mod=artikel_itjen&vi w=1&id=BRT070511110601. Download 12 Maret 2009.
Arikunto, Suharsimi. 2003. Prosedur
Penelitian,Suatu Praktek. Jakarta:Bina Aksara.
Azwar. 2000. Reliabilitas dan Validitas.
Yogyakarta : Pustaka Belajar
Basri, Yesi Mutia. 2008. Pengaruh
Pengetahuan Dewan tentang Anggaran pada Pengawasan Keuangan Daerah. Fakultas Ekonomi Universitas Riau.
Benito, B., Montesinos, V., and Vela, Jose M.
Local and Regional Accounting and Reporting in Spain; An Empirical Outlook. Journal of Public Budgetary Accounting & Financial Management. 15(1):67-91.
Budiarta, Ketut, 2008. Cara Pandang Undang
Undang RI No. 40 Tahun 2007 Dan
Undang-Undang RI No 17 Tahun 2000 Terhadap Corporate Social Responcibility (CSR). Fakultas Ekonomi Universitas Udayana, Denpasar: Buletin Studi Ekonomi Volume 13 Nomor 2.
Coryanata, Isma. 2007. Akuntabilitas,
Partisipasi Masyarakat dan Tranparansi Kebijakan Publik sebagai Pemoderating Hubungan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD). Jurnal SNA X Makasar.
Crowdhury, Riazur R, John I, and Reza
Kouhg. 2005. The Public Sector Audit Expectation Gap in Bangladesh. Managerial Auditing Journal. 20(8):893-908.
Eisenhardt, Kathleen M. 1989. Agency Theory:
An Assessment and Review. The Academy of Management Review. 14(1):57-74
Ghozali, Imam. 2006. Aplikasi Analisis
Multivariate dengan Program SPSS. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Gujarati, Damodar N. 2007. Dasar-Dasar
Ekonometrika. Edisi 3.Jilid 1. Jakarta:Erlangga.
Halim, Abdul. 2001. Bunga Rampai Manajemen
Keuangan Daerah. Yogyakarta: UUP AMP YKPN.
Haryono. (2007). Statistika Bisnis dan Industri,
Handout Mata Kuliah Statistika Bisnis dan Industri. Surabaya: Magister manajemen Teknologi, ITS.
Hasan, Iqbal. 2006. Analisis Data Penelitian
dengan Statistik. Jakarta: Bumi Aksara.
Hidayat, Aziz Alimut. (2007). Metode
Penelitian Kebidanan dan Teknik Analisis Data. Surabaya : Salemba Media.
Istiari. (2000). Teori Pengetahuan dan Sikap.
Jakarta: Rhineka Cipta.
Kaplan, Robert S. dan Anthony A. Atkinson.
(1998). Edisi 3. Advanced Management Accounting. New Jersey: Prentice Hall, Inc.
Keputusan Presiden No. 74 Tahun 2001 Tentang
Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Pasal 1 ayat (6).
Mudrajad, Kuncoro. 2009. Metode Riset untuk
Bisnis dan Ekonomi. Edisi 3. Jakarta. Erlangga.
Mack, Janet., and Ryan, Christine. 2006.
Reflection on the Theoretical Underpinnings of The General-Purpose Financial Reports of Australian Government Departments. accounting, auditing and accountability journal. 19(4): 592-612.
Mardiasmo. 2001. Pengawasan, Pengendalian,
dan Pemeriksaan Kinerja Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. Andi, Yogyakarta.
Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik, Andi,
Yogyakarta.
Mardiasmo. 2006. Perwujudan Transparansi dan
Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance. Jurnal Akuntansi Pemerintah 2(1):1-17.
Maryono, Warella, Kismartini, 2007.
Implementasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah.
Mursyidi. (2009). Akuntansi Pemerintahan di
Indonesia. Bandung: Penerbit Refika Aditama.
Nordiawan, Deddi, Iswahyudi Sondi Putra,
Maulidah Rahmawati. 2007. Akuntansi Pemerintahan. Jakarta: Salemba Empat.
Notoatmodjo. 2003. Pendidikan dan Perilaku
Kesehatan. Jakarta: Rineka Cipta.
Otley, David T., dan Pierce, Bernard J. 1996.
Auditor Time Budget Pressure: Consequences and Antecedents, Accounting. Auditing and Accountability Journal. 9:31-58.
Potton, J.M. 1992. Accounting and
Governmental Financial Reporting. Journal of Financial Accountability and Management. Auntunm:165-180.
Prasetyo, Bambang. (2007). Metodologi
Penelitian Kuantitatif Teori dan Aplikasinya. Rajawali Pers: Jakarta.
Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2005 Tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan.
Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2005 Tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan.
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, Kota Palembang menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Pramita, Yulinda Devi dan Lilik Andriyani. 2010.
Determinasi Hubungan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Dewan pada Keuangan Daerah APBD (Studi Empiris pada DPRD se-Karesidenan Kedu). Universitas Muhammadiyah Magelang. Jurnal SNA XIII.
Renyowijoyo, Muindro. 2008. Akuntansi Sektor
Publik: Organisasi Non Laba, Edisi 1, Mitra Wacana Media, Jakarta.
Saragih, Juli Panglima. 2003. Desentralisasi
Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi. Jakarta: Gahalia Indonesia.
Umar, Sekaran. 2000. Metode Penelitian Untuk
Bisnis. Edisi Keempat. Penerjemah: Kwan Men Yon. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
Solikin, Akhmad. 2006. Penggabungan Laporan
Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah: Perkembangan dan Permasalahan. Jurnal Akuntansi Pemerintahah 2(2):1-15.
Sopanah dan Mardiasmo. 2003. Pengaruh
Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah. (Tesis Program Pascasarjana MAKSI UGM Yogyakarta), SNA VI Surabaya, Oktober 2003, p1160.
Sopanah dan Wahyudi Isa. 2007. Pengaruh
Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) Kota Malang. Jurnal Akuntansi.
Stanbury, W. T. (2003). Accountability To
Citizens In The Westnnster Model Of
Government: More Myth Than Reality. Fraser Institute Digital Publication: Canada.
Sumarsono, Hadi. 2009. Analsis Kemandirian
Otonomi Daerah. Jurnal Akuntansi Pemerintah Vol.1. No 1. 2009.
Triyuwono, Iwan & Roekhudin. 2000.
Konsistensi Praktik Sistem Pengendalian Intern dan Akuntabilitas pada Lazis (Studi Kasus di Lazis X Jakarta). Jurnal Riset Akuntansi Indonesia. Vol. 3 No. 2 Hal. 151-167.
Toha, Suherman, 2007. Penelitian Masalah Hukum tentang Penerapan Good Coorporate Governance Pada Dunia Usaha. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Werimon, Simson, dkk. 2007. Pengaruh Partisipasi dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Hubungan antara Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah. Jurnal SNA X Makasar.
Aristanti, Widyaningsih dan Pujirahayu. 2012. Pengaruh Pengetahuan Anggota Legislative Daerah tentang Anggaran terhadap Pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Akuntabilitas sebagai Variabel Moderating. Jurnal Media Riset Akuntansi, Vol.2.No.1 Februari 2012.
Winarman, Jaka dan Sri Murni. 2007. Pengaruh Personal Background dan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran terhadap Peran DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah. Jurnal SNA X Makasar.
DOI: https://doi.org/10.32502/jab.v2i1.1170
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Palembang
Jl. Jenderal A. Yani 13 Ulu, Seberang Ulu II, Palembang (30263), Indonesia.
Indexed by :