PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), BELANJA MODAL DAN SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA PROVINSI SUMATERA SELATAN
Abstract
This study aims to determine the effect of Regional Original Income, Capital Expenditures and More Budget Financing on the Performance of District / City Regional Governments in South Sumatra Province in 2012-2016 with a total sample of 75 samples. This type of research is associative research. The data used in this study are primary data and secondary data. Data collection methods used in this study use the documentation method. Data analysis in this study uses qualitative analysis. The results in this study can be concluded that the Regional Original Income does not affect the Performance of the District / City Regional Government of South Sumatra Province. Capital expenditure does not affect the performance of the Regency / City regional government of South Sumatra Province. More Budget Financing Remains negatively affect the performance of local governments. Simultaneously Regional Original Revenue, Capital Expenditures and More Budget Financing Remains simultaneously affect the Performance of Regency / City Regional Government of South Sumatra Province.
This result shows that if there is an increase of the Budget Financing Remaining, the assessment of Local Government Performance has decreased and vice versa if there is a decrease in the Budget Financing Remaining then the performance of the Regency / City Regional Government of South Sumatra Province has increased.Keywords
Full Text:
PDFReferences
Abdul Halim. 2014. Menejemen Keuangan Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat
Asmaul Aziz. 2016. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota Di Jawa Timur). Mojokerto: Universitas Islam Majapahit Vol XI No 1, 2016.
Chabib Soleh dan Suripto. 2011. Menilai Kinerja Pemerintah Daerah Jatinangor: FOKUSMEDIA
Cherrya D Wenny. 2012. Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Di Propinsi Sumatera Selatan. Palembang: Universitas Muhammadiyah Palembang Vol. 2 No. 1 September 2012.
Deddi Nurdiawan. 2008. Akutansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat
Fifit Purnama dan Nadirsyah. 2016. Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Akuntabilitas, dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah pada Kabupaten Aceh Barat Daya. Kuala: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA) Vol. 1, No. 2, (2016) Halaman 01-15.
Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002, tentang Belanja Daerah
MenPAN tahun 2007 tentang Kinerja Pemerintah Daerah
M. Burhan Abidin. 2017. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan. Fakultas Ekonomi dan Bisni UNILA: Lampung
Mardiasmo. 2009. Otonomi Daerah Sebagai Upaya Memperkokoh Basis Perekonomian Daerah. Makalah. Seminar Pendalaman Ekonomi Rakyat.
Muhammad Yasin. Slamet Riyadi. Ibrahim Ingga. 2017. Analisis Pengaruh Struktur APBD Terhadap Kinerja Keuangan Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten dan Kota Se-Jawa Timur. Surabaya: Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Volume 2, Nomor 2, September 2017.
Mulia Andirfa. 2016. Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten dan Kota Di Provinsi Aceh. Aceh: Universitas Syiah Kuala Banda Aceh.
Ni Putu Gina Sukma Antari. 2018. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. E Jurnal Managemen: UNUD Vol 7 : 1080-1110
Sri Mulyani, dan Wibowo Hardiyanto. 2017. Pengaruh Belanja Modal, Ukuran Pemerintah Daerah, Intergovernmentalrevenue Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan (Kabupaten/ Kota Di Provinsi Jawa Tengah,Tahun 2012-2015). Purwokerto: Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Otonomi Daerah
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Sumber Keuangan Daerah
Undang-undang No. 32 tahun 2004 pasal 157 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang SILPA
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02/2011 tentang Kelasifikasi Anggaran Belanja Modal
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Dana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
Permendagri 13 tahun 2006 pasal 137 tentang SILPA
Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000, tentang Keuangan Daerah
DOI: https://doi.org/10.32502/jab.v3i2.1447
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Palembang
Jl. Jenderal A. Yani 13 Ulu, Seberang Ulu II, Palembang (30263), Indonesia.
Indexed by :