EFEKTIVITAS PERUBAHAN KEDUDUKAN KELURAHAN DARI PERANGKAT DAERAH MENJADI PERANGKAT KECAMATAN DI KELURAHAN SUKAMORO KECAMATAN TALANG KELAPA KABUPATEN BANYUASIN

Wulandari Wulandari, KN Sofyan, Sri Suatmiati

Abstract


ABSTRAK

 

Perubahan kedudukan kelurahan dari perangkat daerah menjadi perangkat Kecamatan, di Kelurahan Sukamoro Kabupaten Banyuasin dengan lahirnya Undang-undang No. 23 Tahun 2014 berdampak pada perubahan status kelembagaan kelurahan. Harapan akan adanya perubahan kebijakan desentralisasi dapat semakin menguatkan kelembagaan kelurahan. Namun dalam realisasinya, kelurahan justru menjadi lembaga yang harus menerima biaya politik dalam bentuk pengurangan kewenangan dan anggaran pembangunan pasca implementasi undang-undang tersebut.

Perubahan kedudukan institusi kelurahan dari kelurahan sebagai perangkat daerah menjadi kelurahan sebagai perangkat kecamatan menjadi tidak efektif Kelurahan tidak lagi memiliki kewenangan penuh dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, Lurah bertindak atas perintah Camat. Kewenangan Kelurahan hanya sebatas kegiatan rutin, sebagai contoh surat-surat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kelurahan hanya sebatas surat pengantar. Sebelumnya, kelurahan memiliki kewenangan untuk menyusun perencanaan di kelurahan. Pemerintah kelurahan tidak lagi menjadi organisasi perangkat daerah yang mandiri tetapi telah menjadi bagian dari pemerintah kecamatan. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pemerintah kelurahan ditentukan oleh kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah kecamatan. Dampak terbatasnya kewenangan kelurahan berpengaruh juga terhadap keterbatasan penganggaran dana kegiatan kelurahan. Kelurahan hanya mendapat pelimpahan kegiatan yang telah lebih dahulu dianggarkan di kecamatan.

Kata Kunci : Kedudukan, kewenangan, Kelurahan, Kecamatan, Perangkat Kecamatan, Perangkat Daerah


Full Text:

PDF

References


Daftar Pustaka

A. Buku

Abu Daud Busroh, Ilmu Negara., Jakarta Agustus 2015

Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) termasuk interprestasi Undang-Undang (legisprudence)

Amrullah Arpan, Melacak pergulatan perebutan kemenangan pemerintahan pusat dan daerah di bidang mineral dan batubara, Jurnal Hukum UNSRI, Edisi Januari 2010 Vo.VIII NO.1

S.L.S, Danuredjo, 1967, Otonomi di Indonesia ditinjau dalam rangka kedaulatan ; penerbit Laras, Jakarta

Gering supriyadi, 2000, Etika Birokrasi, Lembaga Administrasi Negara-Republik Indonesia

Jimly Asshiddiqie, 2016, Sumber perkembangan & konsolidasi lembaga negara pasca reformasi, sinar grafika, cetakan ketiga

Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum., April 2015

Joko Widodo, Good Governance : Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Insan Cendekia, Jakarta, 2001

Kantor Program Informasi Internasional DEPARTEMEN LUAR NEGERI AMERIKA SERIKAT, 2006, garis besar pemerintahan Amerika Serikat

Koswara E., 2001, teori pemerintahan daerah, institut ilmu pemerintahan press, jakarta

Lexy, J. Moleong, 2004, metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung, Remaja Rosdakarya

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah Kabupaten Banyuasin tahun 2007

Marsono, 2000 Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan, Lembaga Administrasi Negara-Republik Indonesia

Memori serah terima jabatan Bupati dan wakil Bupati Banyuasin Tahun 2013-2018

Mudrajad Kuncoro, Otonomi Daerah (Menuju Era Baru Pembangunan Daerah), 2004, edisi 3

Pedoman Penulisan Tesis, 2017 Program Studi magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana UMP

Okparizan, Doni Septian, M.Ip, 2017, Kemudi Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 1

Rahyunir Rauf, 1997, Perubahan kedudukan Kelurahan dari Perangkat Daerah menjadi Perangkat Kecamatan

R. Joeniaerto, 1992, Perkembangan Pemerintah Lokal, Bumi Aksara Jakarta, cetakan keempat

RI, LAN, SANKRI Buku I prinsip-prinsip penyelenggaraan Negara, Perum Percetakan Negara RI, Jakarta, 2003

Rian Nugroho Rian, Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2004

Sri, Maulidiah, 2014, Pelayanan Publik; Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), Indra Prahasta, Bandung

Sinambela, Reformasi Pelayanan Publik, Teori Kebijakan, dan Implementasi, Bumi Aksara, Jakarta, 2008

S.L.S, Danuredjo,otonomi di Indonesia ditinjau dalam rangka kedaulatan ; penerbit Laras, Jakarta, 1967

Sujamto, 1992, Otonomi Birokrasi Partisipasi, Dahara Prize, Semarang

B. Peraturan Per-undang-undangan :

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (Amandemen) tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1945 tentang Kedudukan Komite Nasional Daerah

Undang-Undang Nomor 22 tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1957 tentang Pokok-Pokok pemerintahan Daerah

Undang-undang Nomor 18 tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan

Peraturan pemerintah No. 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

Peraturan Pemerintah No. 101 tahun 2000 tentang Pemerintahan yang Baik


Refbacks

  • There are currently no refbacks.