Analisis Yuridis Normatif Terhadap Penerapan Asas Kesalahan Dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Menurut Peraturan Perundang-Undangan Indonesia

Tubagus Ahmad Ramadan

doi:10.32502/mh.v4i1.10844

Analisis Yuridis Normatif Terhadap Penerapan Asas Kesalahan Dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Menurut Peraturan Perundang-Undangan Indonesia

Tubagus Ahmad Ramadan

Abstract

Penelitian ini menganalisis konstruksi yuridis penerapan asas kesalahan dalam pertanggungjawaban pidana korporasi berdasarkan peraturan perundang-undangan Indonesia melalui metode yuridis normatif. Fokus kajian meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan Indonesia mengadopsi berbagai teori pertanggungjawaban seperti strict liability, vicarious liability, dan teori identifikasi, namun terdapat inkonsistensi normatif dalam merumuskan kriteria kesalahan korporasi. Implikasi penerapan asas kesalahan menunjukkan kompleksitas pembuktian, keterbatasan kapasitas penegak hukum, dan disparitas pemidanaan menjadi hambatan efektivitas penegakan hukum pidana korporasi. Penelitian ini merekomendasikan harmonisasi pengaturan dan penguatan kapasitas institusional untuk meningkatkan akuntabilitas korporasi dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Keywords

Asas Kesalahan; Pertanggungjawaban Pidana Korporasi; Peraturan Perundang-undangan Indonesia

Full Text:

PDF

References

A. Buku / Undang - Undang

Muladi, & Priyatno, D. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: edisi ketiga. Kencana.

Presiden Republik Indonesia. (2023). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Direktorat Utama Pembinaan Dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara Badan Pemeriksa Keuangan, 16100, 1–345.

Undang-Undang. (1999). Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 1–20.

Undang-Undang Republik Indonesia. (2009). Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 19(19), 19.

Undang-Undang Republik Indonesia. (2010). Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. 9(1), 76–99.

B. Jurnal

Fatahillah Akbar, M. (2021). Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Berbagai Putusan Pengadilan. Jurnal Hukum & Pembangunan, 51(3), 15. https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no3.3272

Ilham, M. (2025). Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Atas Tindak Pidana Lingkungan. Indonesia Journal of Business Law, 4(1), 21–39. https://doi.org/10.47709/ijbl.v4i1.5371

Loqman, L. (2017). Tanggung Jawab Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan. Jurnal Hukum & Pembangunan, 19(3), 242. https://doi.org/10.21143/jhp.vol19.no3.1145

Pakpahan, R. H., & Firdaus, A. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Perkebunan Atas Pencemaran Limbah Kelapa Sawit. SSRN Electronic Journal, 1(1), 1689–1699.

Prakarsa, R. S., Putri, N. S., Putri, W. A. E., & Rahayu, R. (2024). Asas- Asas Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. Puan Indonesia, 5(2), 701–706. https://doi.org/10.37296/jpi.v5i2.307

Pratama, M. R., & Januarsyah, M. P. Z. (2020). Penerapan Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi sebagai Subjek Tindak Pidana dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Wawasan Yuridika, 4(2), 240. https://doi.org/10.25072/jwy.v4i2.350

Pravifjayanto, M. R. (2025). Rekontruksi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Atas Kejahatan Terhadap Lingkungan Hidup Perspektif Hukum Progresif. Jurnal Hukum & Pembangunan, 55(1). https://doi.org/10.21143/jhp.vol55.no.1.1738

Rahmadhani, F. T., & Dauri. (2021). Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Kejahatan Yang Diatur Kaidah Hukum Tertulis: Telaah Kejahatan Yang Diatur Kaidah Hukum Tertulis Korupsi. 5(1).

Rodliyah, R., Suryani, A., & Husni, L. (2021). Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Crime) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia. Journal Kompilasi Hukum, 5(1), 191–206. https://doi.org/10.29303/jkh.v5i1.43

Sachruddin, Kadir, Y., & Bunga, M. (2025). Penegakan Hukum Pidana terhadap Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Hukum, Administrasi Publik, Dan Negara, 2(3), 52–70.

Saipudin, L., HS., S., Rodliyah, & Wulandari, L. (2025). The Concept of Corporate Criminal Liability in the Indonesian Criminal Law System. Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan, 9(3), 45–53.

Satwika Narendra, Gde Made Swardhana, D. R. S. H. (2024). Pertanggungjawaban Korporasi Berdasarkan Kesalahan Menurut Hukum Pidana. J-CEKI?: Jurnal Cendekia Ilmiah, 3(5), 5290–5303.

Surasa, A., Pascasarjana, P., Ilmu, M., Islam, U., Sunan, N., Djati, G., & Bandung, K. (2020). Corporate Criminal Liability in Money Laundering Offences Islamic Law Perspective Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. XIV, 190–198.

Suud, A. K. (2023). Analisis Penerapan Konsep Pertanggungjawaban Mutlak (Strict Liability) Dalam Kasus Korupsi. Masalah-Masalah Hukum, 52(2), 153–162. https://doi.org/10.14710/mmh.52.2.2023.153-162

DOI: https://doi.org/10.32502/mh.v4i1.10844