PERTIMBANGAN PEMBERIAN REMISI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI

Abstract

Pertimbangan Pemberian remisi terhadap pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan undang-undang No. 12 Tahun 1995 dan peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 dalam peraturan perundang-undangan tersebut diatas tidak ada klausole yang jelas tentang pelaku tindak pidana korupsi. sehingga terjadi penafsiran yang meloloskan pelaku korupsi untuk mendapat remisi sebagai mana pelaku tindak pidana lainnya.