ANALISIS PERKEMBANGAN PAJAK TRANSAKSI PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK (PMSE) DI INDONESIA

Ali Tofan, Sri Trinaningsih

Abstract


This research was conducted with the objectives to analyze the e-commerce tax in Indonesia in terms of the development of tax laws and regulations related to the e-commerce. The research method used is descriptive qualitative research, namely library research. The type of research literature conducted by the researcher is observation and documentation. The researcher selects things that are observed and recorded according to the purposes of the research, collects various information relating to the research that obtained from a variety of sources that previous research, internet pages, articles, and laws and regulations in the field of taxation and regulations of e-commerce, then drawn a conclusion based on the opinion of the researcher. The results showed that: 1. The e-commerce tax was initially treated the same through regulations SE-62/PJ/2013 which emphasized that e-commerce transactions were the same as conventional trade transactions and no new taxes were imposed. 2. Since 2020 the e-commerce tax in the form of e-commerce VAT released with the issuance of regulation regulations PMK 48/PMK.03/2020 and Per-12/PJ/2020.  E-commerce tax receipts based on the DGT's official website from September 2020 to August 2021 e-commerce VAT collections more than IDR 2.5 Trillion

Keywords


E-Commerce, E-Commerce Tax, E-Commerce Progress, E-Commerce Vat

Full Text:

PDF

References


Utomo, E. M. (2013). Transaksi E-Commerce Sebagai Potensi Penerimaan Pajak Di Indonesia. Jurnal Akuntansi Akunesa. 2 (1)

Lomanto, C.N. & Mangoting, Y (2014). Perlakuan PPN Atas Transaksi E-Commerce. Tax & Accounting Review Universitas Petra, 3 (2)

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-62/PJ/2013 Tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi Ecommerce

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

Puspawati, D. (2016). Studi Kualitatif Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu Untuk Melakukan Pembayaran Pajak Penghasilan (Pph) (Studi Kasus Pada Pelaku Social Commerce). Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia, 1 (2)

Sari, R. P., (2017). Kebijakan Perpajakan Atas Transaksi E-Commerce. Jurnal Akuntabel, 15 (1), 67-72

Cahyadini, A. (2018). Kebijakan Optimalisasi Pajak Penghasilan Dalam Kegiatan E-Commerce. Jurnal VeJ Volume 4 (2), 358-388 Penerimaan Perpajakan. Jurnal Kompilasi Hukum, 4 (2)

Koynja, J. J., et al. (2019). Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Oleh Pelaku Usaha E-Commerce Dalam Memenuhi Target

Peng, W. (2016). Multinational Tax Base Erosion Problem of the Digital Economy. Modern Economy, 7, 345-352.http://dx.doi.org/10.4236/me. 2016.73038

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ/2015 Tentang Pemotongan Dan/Atau Pemungutan Pajak Penghasilan Atas Transaksi E-Commerce

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK. 010/2018 Tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (E-Commerce)

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 31/Pmk. 010/2019 Tentang Pencabutan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/Pmk.010/2018 Tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (E-Commerce)

Waluyo, (2017). Perpajakan Indonesia, Jakarta : Salemba Empat.

Sugiyono, (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-12/PJ/2020 Tentang Batasan Kriteria Tertentu Pemungut Serta Penunjukan Pemungut,Pemungutan, Penyetoran,Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud Dan/Atau Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean Di Dalam Daerah Pabean Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 48/PMK.03/2020 Tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, Dan Penyetoran, Serta Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud Dan/Ata Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean Di Dalam Daerah Pabean Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Laman Resmi DJP Diakses Oktober 2021 https://www.pajak.go.id/id/siaran-pers/djp-aktif-tunjuk-pemungut-ppn-pmse

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Vishnevsky, V. P, & Chekina, V. D. (2018). Robot Vs. Tax Inspector Or How The Fourth Industrial Revolution Will Change The Tax System: A Review Of Problems And Solutions, Journal of Tax Reform 4 (1), 6-26, DOI: 10.15826/jtr.2018.4.1.04




DOI: https://doi.org/10.32502/jab.v7i1.4566

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Palembang

Jl. Jenderal A. Yani 13 Ulu, Seberang Ulu II, Palembang (30263), Indonesia.

Indexed by :