Rekonstruksi Peran Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Pemerintahan Setelah Lahirnya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan

Abstract

Reformasi hukum administrasi negara di Indonesia ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang memperluas ruang lingkup kontrol terhadap tindakan pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan peran Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam mengawal akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan pasca berlakunya undang-undang tersebut. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan dukungan data sekunder dari putusan pengadilan, literatur hukum, serta regulasi terkait. Temuan utama menunjukkan bahwa PTUN tidak lagi hanya berfungsi sebagai pengadil legalitas keputusan administratif, tetapi telah berkembang menjadi lembaga korektif yang turut menilai prosedur, substansi, dan unsur penyalahgunaan wewenang. Terdapat peningkatan jumlah perkara yang melibatkan tindakan pejabat tata usaha negara non-keputusan formal, menunjukkan bergesernya orientasi perkara TUN dari formalistik ke substantif. Peran korektif ini menandai terjadinya transformasi fungsi PTUN sebagai penjaga prinsip good governance dan rule of law dalam praktik administrasi negara. Kesimpulannya, PTUN kini berperan strategis dalam membentuk standar akuntabilitas administratif yang lebih progresif. Implikasi dari temuan ini menuntut pembaruan kelembagaan dan peningkatan kapasitas hakim administrasi agar mampu merespons kompleksitas perkara tata usaha negara secara adaptif dan berkeadilan.