BENTUK KEJAHATAN DAN PELANGGARAN YANG TERJADI DI BIDANG PASAR MODAL DALAM INVESTASI

Abstract

Abstrak. Kegiatan di pasar modal tidak hanya melibatkan pembeli dan penjual efek, melainkan juga melibatkan si emiten sendiri atau perusahaan publik, lembaga regulator dan pengawas, dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dahulu Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam), bursa, profesi penunjang, lembaga penyimpan dan penyelesaian, lembaga kliring, biro administrasi efek, penasihat investasi, badan pemeringkat efek, wali amanat, dan lainnya. Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) merupakan landasan hukum utama bagi keberadaan dan pelaksanaan kegiatan pasar modal di Indonesia. Penelitian adalah metode ilmiah yang sistematis untuk menjawab pertanyaan dalam bidang pengetahuan tertentu. Tujuannya adalah menemukan jawaban, fakta, dan fenomena menggunakan teknik-teknik yang efektif. Salah satu jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif, yang berfokus pada kajian norma-norma dalam bidang hukum. Penelitian ini dapat bersifat murni atau terapan dan melibatkan aspek normatif seperti keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan, efisiensi hukum, otoritas hukum, serta norma dan doktrin hukum. Tindakan kejahatan dan pelanggaran di bidang pasar modal memang sepertinya terlihat hampir sama. Kejahatan di pasar modal berarti tindakan-tindakan penyelewengan yang terjadi di dalam sedangkan pelanggaran merupakan hal-hal teknis yang terjadi tidak dengan semestinya dalam pasar modal. Bentuk-bentuk kejahatan atau boleh dikategorikan tindak pidana di bidang pasar modal adalah seperti penipuan, dan manipulasi pasar yang terdiri lagi atas marking the close; painting the tape; pembentukan harga berkaitan dengan merger, konsolidasi atau akusisi; cornering the market; pools; wash sales dan perdagangan orang dalam di samping itu ada juga beberapa tindakan pidana pasar modal yang lain. Sedangkan pelanggaran di pasar modal merupakan pelanggaran yang sifatnya teknis dan administratif.

Kata Kunci : Kejahatan; Pasar Modal; Investasi.

Abstract. Activities in the capital market do not only involve buyers and sellers of securities, but also involve the issuers themselves or public companies, regulatory and supervisory institutions, in this case the Financial Services Authority (OJK) formerly the Capital Market Supervisory Agency (Bapepam), stock exchanges, supporting professions, deposit and settlement institutions, clearing institutions, securities administration bureaus, investment advisors, securities rating agencies, trustees, and others. Law no. 8 of 1995 concerning Capital Markets (UUPM) is the main legal basis for the existence and implementation of capital market activities in Indonesia. Research is a systematic scientific method for answering questions in a particular field of knowledge. The goal is to find answers, facts and phenomena using effective techniques. One type of research is normative legal research, which focuses on studying norms in the legal field. This research can be pure or applied and involves normative aspects such as justice, legal certainty, usefulness, legal efficiency, legal authority, as well as legal norms and doctrine. Crimes and violations in the capital markets sector seem to look almost the same. Crime in the capital market means acts of fraud that occur in the capital market, while violations are technical matters that occur improperly in the capital market. Forms of crime or may be categorized as criminal acts in the capital markets sector include fraud and market manipulation, which again consists of marking the close; painting the tape; price formation related to mergers, consolidations or acquisitions; cornering the market; pools; wash sales and insider trading. Apart from that, there are also several other capital market criminal acts. Meanwhile, violations in the capital market are technical and administrative violations.

Keywords: Crime; Capital Market; Investment.